Jakarta (KABARIN) - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera membuat aturan internasional untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau AI.
Usulan ini disampaikan Megawati dalam diskusi meja bundar Zayed Award for Human Fraternity 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Kamis malam waktu setempat. Ia menekankan pentingnya PBB menanggapi isu ini dengan serius agar AI tidak merugikan manusia.
"Nah saya mengatakan di dalam diskusi kami itu ya seharusnya, menurut saya, PBB itu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mesti melihat sikon ini. Dengan demikian tentunya ada perlindungan melalui hukum internasional, di mana yang namanya AI itu tidak bisa bekerja seperti sekarang ini," kata Megawati.
Meski mengakui manfaat teknologi, Megawati menyuarakan kekhawatiran jika AI dibiarkan berjalan tanpa regulasi yang jelas. Ia menyoroti risiko manipulasi digital seperti deepfake yang bisa merekayasa suara dan visual seseorang secara mudah dan menimbulkan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab saat terjadi penyalahgunaan.
"Sebagai contoh, kan umpamanya siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada sebuah... sekarang gampang sekali artificial kan? Jadi ternyata dipikir ada orang A itu yang berbicara padahal tidak," jelasnya.
Megawati merasa senang karena pandangannya mendapat respons positif dari tokoh dunia yang hadir. Mereka sepakat meski teknologi penting untuk masa depan, pengaturannya tetap harus diprioritaskan.
Ia menekankan pentingnya gerakan kolektif untuk memastikan masa depan generasi mendatang dan menegaskan bahwa perencanaan masa depan harus dimulai sejak sekarang.
Dalam kesempatan itu, Megawati didampingi putranya M Prananda Prabowo dan istrinya Nancy Prananda, serta Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha, Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Ketua DPP PDIP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026